MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN SOLUSINYA
Hingga saat ini masalah pendidikan
masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan
Pendidikan Untuk Semua atau education for all (EFA) di Indonesia menurun
tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan
merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang
dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan
Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).
Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.
Menurut Staf Ahli Kemendikbud Prof.
Dr. Kacung Marijan, Indonesia mengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain
angka putus sekolah, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah
lain, mulai dari buruknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Masalah
utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas
kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.
Dalam dunia pendidikan guru
menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan
karakter mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam
pembelajaran di ruang kelas. Disinilah kualitas pendidikan terbentuk dimana
kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru
yang bersangkutan.
Secara umum, kualitas guru dan
kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari
sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar
51% yang berpendidikan S-1 atau lebih sedangkan sisanya belum berpendidikan
S-1. Begitu juga dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau
sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi sedangkan 861.670 guru
lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi.
Dari segi penyebarannya, distribusi
guru tidak merata. Kekurangan guru untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah
terpencil masing-masing adalah 21%, 37%, dan 66%. Sedangkan secara keseluruhan
Indonesia kekurangan guru sebanyak 34%, sementara di banyak daerah terjadi
kelebihan guru. Belum lagi pada tahun 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di
semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari
pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar.
Kurikulum pendidikan di Indonesia
juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya kurikulum di Indonesia
hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum
yang digunakan. Tahun 2013 yang akan datang, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional untuk
menyeimbangkan aspek akademik dan karakter. Kurikulum pendidikan nasional yang
baru akan selesai digodok pada Februari 2013 itu rencananya segera diterapkan
setelah melewati uji publik beberapa bulan sebelumnya.
Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Karena fokus pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berganti mengikuti adanya kurikulum yang baru. Terlebih jika inti kurikulum yang digunakan berbeda dengan kurikulum lama sehingga mengakibatkan penyesuaian proses pembelajaran yang cukup lama.
Dari dulu hingga sekarang masalah
infrastruktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan di Indonesia. Hal
ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan
untuk perbaikan sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak
atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.
Berdasarkan data Kemendiknas, secara
nasional saat ini Indonesia memiliki 899.016 ruang kelas SD namun sebanyak
293.098 (32,6%) dalam kondisi rusak. Sementara pada tingkat SMP, saat ini
Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas namun ruang kelas dalam kondisi rusak
mencapai 125.320 (42%). Bila dilihat dari daerahnya, kelas rusak terbanyak di
Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 7.652, disusul Sulawesi Tengah 1.186,
Lampung 911, Jawa Barat 23.415, Sulawesi Tenggara 2.776, Banten 4.696, Sulawesi
Selatan 3.819, Papua Barat 576, Jawa Tengah 22.062, Jawa Timur 17.972, dan
Sulawesi Barat 898.
Melihat begitu banyaknya masalah
pendidikan di Indonesia maka dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya. Solusi
yang dapat membatu pemerintah untuk meringankan beban pendidikan di Indonesia.
Untuk membatu mengatasi masalah
pendidikan dibutuhkan adanya lembaga yang membantu pemerintah untuk
meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana
pendidikan, dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik. Lembaga
perantara tersebut bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok
masyarakat untuk bersama-sama memberbaiki kualitas pendidikan di Indonesia
mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
Dalam meningkatkan mutu pendidikan,
lembaga tersebut melakukan pendampingan kepada guru-guru di Indonesia dan
pemberian apresiasi lebih kepada guru-guru kreatif. Pendampingan dilakukan
dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kreatifitas, dan kompetensi
guru dengan model pendampingan berupa seminar, lokakarya, konsultasi, pelatihan
dan praktek. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang
didukung oleh pemerintah dan pihak terkait.
Lembaga tersebut juga memediasi
masyarakat, pendidik, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan aspirasinya
kepada pemerintah dalam memperbaiki kurikulum pendidikan. Diharapkan dengan
adanya lembaga ini, ide-ide kreatif untuk memperbaiki kurikulum pendidikan
dapat tertampung dan pemerintah dapat mempertimbangkan ide masyarakat untuk
kebijakan yang dibuat.
Dalam meningkatkan kemampuan
kepemimpinan guru, kepala sekolah, dan pengelola sekolah, lembaga tersebut
melakukan pendampingan guna mewujutkan manajemen sekolah yang baik. Proses yang
dilakukan berupa konsultasi, lokakarya, dan pelatihan ditunjukan kepada guru,
staf dan pimpinan sekolah. Pihak manajemen sekolah diharapkan mampu membawa
sekolah yang dipimpinnya untuk berkembang dan meraih prestasi yang diharapkan.
Lembaga perantara tersebut juga
berperan membantu manajemen sekolah untuk mengembangkan kerjasama dengan
instansi-instansi terkait guna memperoleh dana pengembangan infrastruktur
sekolah.Tidak hanya itu, lembaga tersebut juga dapat menggalang dana dari
sponsor untuk perbaikan bangunan sekolah yang hampir rusak di wilayah
terpencil.
Dukungan masyarakan, lembaga sosial,
dan lembaga pers memiliki fungsi dalam meningkatkan pemahaman pentingnya
pendidikan melalui penyebaran informasi. Oleh karena itu, lembaga tersebut
mempunyai tugas untuk meningkatkan dukungan tersebut dengan cara bekerja sama
dengan pihak masyarakat, lembaga sosial, dan pers. Dengan demikian informasi
seputar perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dapat tersalurkan dengan mudah.
Judul: MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN SOLUSINYA
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Unknown
Terimakasih atas kunjungannya dan atas kesediaan Anda membaca artikel ini. Pertanyaan, Kritik dan Saran sobat semua dapat sampaikan melalui Kotak komentar dibawah ini.
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Unknown
Terimakasih atas kunjungannya dan atas kesediaan Anda membaca artikel ini. Pertanyaan, Kritik dan Saran sobat semua dapat sampaikan melalui Kotak komentar dibawah ini.
makasih infonya gan ... ?
ReplyDeleteSama-sama kang
Delete